Indonesia ini lucu sekali. Selalu mencak-mencak dulu tanpa tau permasalahan, atau memikirkan dampak dari suatu perubahan. Baru mencetuskan ide saja sudah ditolak mentah-mentah. Padahal bisa saja ide itu memang berguna nantinya.
Misalnya;
RUU pornografi dan pornoaksi. Koalisi perempuan sibuk menghimbau masyarakat untuk menolak direalisasikannya RUU ini sebagai UU yang utuh. Alasannya RUU tersebut hanya akan memposisikan perempuan sebagai pihak yang dirugikan, hak-hak perempuan terpasung. Serta menghambat kreatifitas seni. Perbandingan selalu bercermin ke arah Barat. Salah satunya ke Belanda. Di Belanda adanya jaminan perlindungan privasi atas tindakan 'kreatif'. Seperti adanya pantai yang bisa digunakan untuk mandi telanjang. Atau diijinkannya nudisme, dengan alasan sebagai pilihan hidup.
Sementara di lain pihak, banyak protes yang muncul di koran tentang aktifitas media khususnya televisi yang me-universal-kan kultur. Nah kalau kita bercermin dan mengikuti pola di Belanda (atau dunia-dunia Barat lain yang mengagungkan kebebasan berekspresi) apa justru tidak me-universal-kan kultur? Kenapa tidak ada yang memakai pembanding dari negara ras berwarna yang notabene juga tidak kalah maju dari pada Barat. Sebagai catatan sejarah, justru peradaban tinggu bukan berasal dari ras putih, melainkan ras berwarna. Silahkan lihat lagi kebudayaan dunia yang terlahir di Timur Tengah, Asia Timur, atau Amerika Latin.
Ada pasal yang mencantumkan larangan menampilkan bagian-bagian tubuh untuk tujuan erotisme seperti paha atau payudara. Kontan perempuan geram karena sekali lagi mereka merasa dikekang. Padahal....di sana tidak disebutkan kata perempuan lho. Coba berpikir cerdas, bagian paha dianggap erotis bagi RUU dan itu ditujukan bagi semua manusia Indonesia yang berpaha, berarti bukan perempuan saja, termasuk laki-laki. Sementara bagian payudara...memangnya laki-laki punya payudara? Memang bagian ini ditujukan untuk perempuan. Kalau tidak disebutkan, jangan-jangan malah nanti para mahasiswi merasa sah saja topless ke kampus. Namun RUU itu secara keseluruhan mengatur etika dalam ruang publik BUKAN hanya untuk perempuan. Anjasmara bahkan terancam terjerat hukum pornografi dan pornoaksi ini atas foto hebohnya.
Situs sang Presiden juga menuai protes. Banyak yang mengatakan Presiden tidak ada kerjaan sampai-sampai terpikir untuk membuat situs. Padahal tujuannya adalah sebagai salah satu cara untuk menjalin komunikasi langsung dengan Presiden. Di India sana, sarana teknologi komunikasi juga dimanfaatkan pemerintahnya sebagai jembatan penghubung masyarakat dengan rakyat, yang notabene rakyat jelata. Apakah mereka semua pintar internet? Hanya kurang dari 10 % masyarakat India yang pionir dalam bidang internet. Selebihnya bahkan masih buta huruf. Namun aparat terpercayalah yang mengoperasikannya, sehingga laporan, atau keluhan masyarakat dapat langsung diketahui pemimpinnya. Bukankah ide pengadaan situs ini akan cukup menjanjikan terjalinnya komunikasi yang vertikal dengan pemimpin kita? Lagi pula, toh situs ini baru beroperasi beberapa hari, belum bisa dinilai untung ruginya terhadap kualitas dialog nasional.
Kadang saya jengkel dengan pola-pola skeptis seperti ini. Padahal sudah banyak contoh cercaan seperti ini menjadi bumerang bagi pencetusnya.
Salah satunya. Ingat saat pertama kalinya Busway (2003) direncanakan menjadi sarana transportasi baru di Jakarta? Saat itu juga banyak protes yang muncul di media. Koran nasional mencetak tolakan-tolakan atas ide tersebut yang ditakutkan akan mengancam keadilan wilayah operasi bagi saran transportasi lain. Dan memperparah kemacetan jalan raya.
Tapi baru satu minggu peluncuran perdana Bus Trans Jakarta, semua orang sudah memuji. Berita-berita di koran dan televisi berbalik 180 derajat. Terbukti ternyata Bus Trans Jakarta ini menjadi saran transportasi yang dicintai warga Jakarta. Pekerja necis tidak perlu takut saat mobilnya tak bisa mengantarnya ke tempat kerja. Mereka tidak perlu takut keringatan atau menjadi kusut berdesakan di dalam bus. Biayanya pun tak mahal, dan lagi tidak ada istilah terjebak macet. Karena Bus Trans Jakarta ini memiliki jalur tersendiri. Masyarakat ekonomi rendah memanfaatkannya untuk transportasi hiburan keluarga disaat libur. Saya pernah menyaksikan antrian tiket bus Trans Jakarta sebanjang 100 meter di Bolok M pada masa liburan panjang, bulan Juni 2004. Tentu saja mereka rela sabar menunggu, karena dari daerah Blok M mereka hanya membayar Rp 2,500 menuju stasiun Kota, yang sangat dekat dengan Ancol. Betapa bersahabatnya bagi rakyat kecil sekalipun
Kenapa tulisan ini saya buat? Karena saya merasa gerah dengan penuhnya mailbox saya oleh email-email milis yang memobilisasi masyarakat untuk melancarkan protes terhadap suatu perubahan, yang sebetulnya diciptakan untuk tujuan positif. Intinya, rakyat kecil tidak dirugikan sama sekali dengan ide tersebut kan? Yang merasa dirugikan adalah orang-orang yang ultra berkecukupan alias yang berkepentingan secara kapitalis.
Oleh karena itu. Cerdaslah untuk menilai suatu perubahan. Evaluasi prakteknya, jangan langsung menghujat idenya. Toh kita sudah demokratis, jadi pendapat kita sudah tidak bisa lagi dibungkam. Ketika praktek-praktek itu keluar dari perundangan yang sudah digariskan, silahkan mengajukan banding dengan cara yang diplomatis dan terpelajar. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk membela sesuatu yang sudah terbukti salah. Bahkan Soeharto pun tidak kuasa lagi mempertahankan tahtanya ketika semua tindakannya sudah dikecam salah. Bukan idenya lho.
